Pengurangan Waktu Kerja: Relevankah Tuntutan Upah?

thenational-minimum-wage_306088988

Jika sebelumnya saya berpendapat bahwa standar kesejahteraan bukanlah upah, apakah itu artinya bahwa tuntutan upah menjadi tidak penting dan tidak relevan? Saya tidak bermaksud untuk mengejek atau menghina kawan-kawan yang masih fokus pada tuntutan kenaikkan upah. Lebih jauh lagi saya akan menawarkan bahwa dengan mewujudkan gagasan pengurangan waktu kerja lah maka tuntutan upah dapat ditempatkan juga didalamnya sebagai dampak dari reforma yang progresif.

Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa pengurangan waktu kerja akan berdampak pada dibukanya lapangan pekerjaan secara besar-besaran untuk mengisi jumlah shift yang bertambah. Dengan hukum permintaan, dimana perusahaan (kapital) lah yang memerlukan kelas pekerja untuk mengisi shift-shift tambahan itu, maka harga jual (upah) tenaga kerja juga akan meningkat. Disinilah kesuksesan pengurangan waktu kerja berkaitan dengan tuntutan kenaikkan upah yang selama ini terus dituntut.

Selama ini tuntutan upah tidak berdampingan dengan pemaksaan kepada para kapitalis untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Adapun suara-suara untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi tidak bersifat memaksa. Maka gagasan pengurangan waktu kerja ini dapat menjadi mata rantai penghubung untuk mengkoneksikan tuntutan upah dan pembukaan lapangan pekerjaan, sehingga kedua tuntutan itu menjadi terhubung satu sama lain secara progresif.

 

Membuat Tuntutan Kenaikkan Upah menjadi Progresif

Tuntutan kenaikkan upah memiliki dua (2) kemungkinan sebagai dampaknya, dimana kemungkinan-kemungkinan ini merupakan cara bagi kapitalis untuk mempertahankan tingkat keuntungannya: Pertama, perusahaan dapat dengan mudah menyatakan bahwa mereka mengalami kebangkrutan, menutup pintu kantor atau pabrik mereka, lalu keluar dari daerah tersebut untuk mencari pasokan pekerja (di tempat lain) yang lebih murah upahnya. Kedua, mereka bisa melakukan peningkatan teknologi dalam bentuk mesin, model organisasi, dlsb. Sehingga mereka dapat menjadi lebih produktif untuk menghasilkan komoditi secara lebih efisien dan efektif. Jika mereka melakukan poin kedua yang disebut diatas, mereka ‘mungkin’ menghindari ‘kebangkrutan’ dan memutuskan untuk tetap bertahan dengan iklim upah yang lebih tinggi – mungkin.

Kemungkinan kedua diatas lebih sering hanya menjadi kemungkinan ketimbang sesuatu yang terjadi. Ini dapat disebabkan oleh hukum persaingan sesama kapitalis, dimana perusahaan yang lebih kaya secara jumlah modal akan lebih mungkin untuk melakukan “peningkatan produktivitas” ini. Karena mereka hanya berbagi nilai lebih (keuntungan) yang kita (kelas pekerja) ciptakan, seharusnya kita tidak terlalu mempedulikan kapitalis mana yang bertahan dari kompetisi semacam ini. Mungkin dari sepuluh kapitalis yang berusaha meningkatkan produktivitas, hanya akan ada satu atau dua yang bisa bertahan selanjutnya. Saya tidak melihat kehancuran perusahaan-perusahaan (kapital) ini sebagai suatu yang salah. Karena memang kapital akan selalu saling memakan dan menghancurkan satu dengan lainnya untuk tetap mempertahankan modalnya. Dari hukum persaingan semacam itu, jika kita melihat konteks Indonesia, banyak perusahaan (kapital) yang lebih memilih untuk mencari sumber pasokan pekerja yang lebih murah di tempat lain ketimbang “mengembangkan produktivitas”.

Apakah kita (kelas pekerja) dapat memaksa kapitalis agar melakukan tindakan progresif seperti “meningkatkan produktivitas” yang dimaksud diatas?

Tentu saja dengan gagasan pengurangan waktu kerja. Dimana upah akan naik bersamaan dengan dipotongnya jumlah waktu kerja kita (kelas pekerja). Kapital dipaksa untuk mengambil keputusan “meningkatkan produktivitas”, kapital tidak dapat memilih untuk kabur ke tempat lainnya, karena kapital hanya berbagi nilai lebih (keuntungan) yang diciptakan oleh kelas pekerja. Pengurangan waktu kerja akan membuat tuntutan upah menjadi tuntutan yang progresif dan tidak hanya sekedar menjadi tuntutan normatif.

Karena tuntutan kenaikkan upah secara nasional membutuhkan prakondisi yang berlaku sebelumnya, dimana kenaikkan upah menjadi mungkin bahkan bagi ekonom borjuis sekalipun. Untuk memungkinkannya kita (kelas pekerja) perlu melakukan pemaksaan. Bukan hanya dengan cara/metode aksi yang baru, tetapi juga dengan gagasan yang lebih tajam dan kuat.

Kombinasi antara pengurangan waktu kerja dengan kenaikkan upah yang berlaku (mau tidak mau) agresif akan memaksa kapitalis untuk mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas (teknologi – mesin, organisasi, dlsb) agar tetap menguntungkan kelasnya (borjuasi). Jika sebelumnya perusahaan seperti Exxon ataupun Apple duduk manis diatas gunung uang mereka dan menolak untuk menginvestasikan modalnya karena itu tidak cukup berguna untuk menghasilkan keuntungan, maka dengan kombinasi antara gagasan pengurangan waktu kerja dan tuntutan kenaikkan upah yang agresif, akan memaksa mereka menginvestasikan uangnya. Jika sebelumnya mereka tidak menginvestasikan uangnya karena itu tidak dapat menghasilkan keuntungan tambahan untuk mereka, kita aka mengubah logika investasi tersebut, dimana kita akan memaksa perusahaan manapun (kapital) untuk menginvestasikan uangnya – mau tidak mau – karena jika tidak diinvestasikan perusahaan akan mengalami pemotongan jumlah keuntungan (atau bahkan mengalami kerugian) dalam jumlah uang yang tidak sedikit.

Jika sebelumnya tuntutan kenaikkan upah tidak dapat berlaku secara agresif untuk menaikkan jumlah upah secara besar-besaran, maka gagasan pengurangan waktu kerja akan membuka kemungkinan kenaikkan upah yang bersifat agresif. Dikatakan bersifat agresif karena pengurangan waktu kerja adalah prakondisi untuk menciptakan kondisi dimana perusahaan (kapital) secara terang-terangan terlihat sangat membutuhkan pekerja tambahan. Kombinasi antara gagasan pengurangan waktu kerja dengan kenaikkan upah ini, akan memperjelas bahwa kelas pekerja tidak membutuhkan boss mereka, melainkan boss mereka lah yang membutuhkan kelas pekerja untuk menghasilkan keuntungan (nilai lebih).

 

Posisi Tuntutan Kenaikkan Upah

Sedari atas, saya terus berbicara mengenai kombinasi positif tuntutan upah dengan gagasan pengurangan waktu kerja. Tetapi sebenarnya apa posisi tuntutan kenaikkan upah dalam gagasan pengurangan waktu kerja? Ini adalah pertanyaan yang menarik bagi saya.

Saya tidak mempersoalkan tuntutan kenaikkan upah tiap tahunnya, dimana kita (kelas pekerja) lebih sibuk untuk memperhatikan berapa nominal yang akan masuk ke dalam kantong kita, ketimbang kualitas dari hidup kita sebagai manusia, jauh melampaui itu, saya lebih tertarik untuk menggagas mengenai kehidupan sejahtera dengan lebih sedikit pekerjaan (kerja upahan). Kita hanya bisa mewujudkan hal itu dengan memaksa mereka yang memiliki kendali atas keputusan investasi untuk menginvestasikan uangnya demi perkembangan teknologi. Apabila sebelumnya kita membutuhkan sepuluh atau dua puluh pekerja dalam satu garis produksi, maka penggunaan teknologi baru yang dikembangkan diharapkan dapat memangkas jumlah penggunaan tenaga kerja seminimal mungkin. Kita membutuhkan “peningkatan produktivitas” semacam itu jika kita ingin menjauh dari sistem masyarakat dimana orang harus menjual tenaga kerjanya sebagai jalan satu-satunya untuk bertahan hidup.

Tuntutan kenaikkan upah yang bersifat agresif dan meluas dengan kombinasi pengurangan waktu kerja, akan mencegah perusahaan (kapital) untuk menghindari investasi peningkatan teknologi. Tingkatkan upah dengan nominal yang cukup tinggi (perubahan kuantitas) dan modal akan dipaksa untuk beralih kepada produksi yang sepenuhnya otomatis (perubahan kualitas). Untuk menjembatani dan memungkinkan kedua perubahan itu, dibutuhkan gagasan pengurangan waktu kerja. Kita harus mulai menciptakan sebuah kondisi produksi dimana tidak ada alasan untuk tenaga kerja manusia dibutuhkan didalamnya.

Inilah mengapa penting untuk menghubungkan antara gagasan pengurangan waktu kerja dengan tuntutan kenaikkan upah.

Hari ini, karena upah tenaga kerja manusia lebih murah ketimbang investasi pengembangan teknologi baru, maka kemungkinan untuk mengembangkan produktivitas (melalui pengembangan teknologi) tidak pernah terbuka. Disinilah tuntutan kenaikkan upah harus dikaitkan dengan pengurangan waktu kerja. Disinilah perubahan kuantitatif (kenaikkan upah dan pengurangan waktu kerja) dapat menjadi cukup penting untuk terbukanya jalan bagi sosialisme dari masa depan (melalui otomatisasi). Gagasan pengurangan waktu kerja dapat membuka kemungkinan untuk naiknya upah secara agresif, dan kenaikkan upah secara agresif dapat membuka kemungkinan yang besar untuk memaksa perusahaan “mengembangkan produktivitas” (investasi dibidang ilmu pengetahuan dan tekologi). Tuntutan kenaikkan upah tidak akan bisa diperlemah karena gagasan pengurangan waktu kerja telah menjadi prakondisi yang memaksa perusahaan untuk menambah jumlah pekerja tambahan. Kombinasi keduanya akan memaksa kelas borjuis untuk merevolusionerkan sistem produksi dengan mengembangkan teknologi – mesi, organisasi, dan lain sebagainya.

Advertisements

3 thoughts on “Pengurangan Waktu Kerja: Relevankah Tuntutan Upah?

  1. Apakah kamu tidak merasa perlu melakukan riset empiris dan atau mengacu ke riset-riset empiris yang sudah dilakukan terkait politik (melawan) upah murah, terutama dengan konteks Indonesia? Problem serius dari tulisanmu ini adalah mengandaikan bahwa persoalan upah dan (panjangnya) waktu kerja tidak dipahami oleh para buruh yang melakukan berbagai protes dan mobilisasi selama ini. Ada asumsi tersamar dalam tulisanmu bahwa terdapat ketidakpahaman soal keterkaitan kedua soal upah dengan waktu kerja yang melekat pada para buruh tersebut. Pertanyaannya apakah benar faktanya seperti itu? Itu artinya kamu mengandaikan para buruh yang berjuang untuk kenaikan upah, tidak bermasalah dengan intensitas waktu dan beban kerja. Atau kah justru ‘keterpisahan” antara kedua isu tersebut dilandasi oleh Politik Produksi yang berlaku.

    Politik Produksi yang berlaku memberi lebih besar kesempatan untuk buruh menggugat upah, karena secara legal-formal dilindungi oleh aturan hukum negara. Sementara menggugat intensitas waktu dan beban kerja mengharuskan perlawanan terhadap aparatus kekuasaan di tempat kerja — manajemen dan pengusaha — yang hingga saat ini tidak dilindungi secara legal-formal di Indonesia. Menghubungkan keduanya akan lebih mungkin dengan memenangkan perlindungan legal-formal minimal dengan memperjuangkan aturan hukum yang menjamin Partisipasi Pekerja dalam Produksi, seperti produk politik Sosdem bernama Codetermination. Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Co-determination. Kodeterminasi mewujudkan versi yang lebih lunak dari visi worker council yang lebih radikal dari tradisi Marxis radikal.

    Sementara bila bergantung secara “alamiah” pada kemungkinan yang dihasilkan dari meningkatnya produktivitas karena borjuis merevolusionerkan proses produksinya maka yang terjadi adalah kebantetan industri seperti yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Ada asumsi (lagi-lagi asumsi) yang berlebihan bahwa borjuis selalu, termasuk di Indonesia, punya militansi yang kukuh untuk merevolusionerkan proses produksinya. Mereka juga bisa sangat pragmatis dengan memilih mengamankan keberlanjutan proses produksi yang paling aman memberi hasil secara instan dan berkelanjutan. Itu lah yang terjadi dengan industri manufaktur kita, semisal di sektor otomotif dan elektronik. Borjuasi Indonesia memilih bersikap pragmatis mempertahankan posisi yang rendah dalam rantai produksi, dan karenanya melestarikan prioritas mengejar margin keuntungan dari mensiasati upah murah dan kerja fleksibel-precarious. Maka dari itu merajalela lah buruh kontrak dan outsourcing sejak diberlakukannya UUK tahun 2003.

    Otomatisasi secara umum memberi hasil produktvitas yang lebih tinggi, tapi belum tentu menguntungkan bagi proses kompetisi antar kapitalis secara global. Bila logikanya sesederhana itu maka tidak perlu ada relokasi besar-besaran ke negara-negara global south. Otomatisasi terjadi dan masih dipergunakan di negara-negara kapitalis maju, namun hasilnya bukan lah peningkatan kesejahteraan kelas pekerja. TIngkat upah ril di Amerika Serikat stagnan sejak pertengahan 1970-an, sementara output produksi mereka masih sangat tinggi secara global. Kemerosotan kesejahteraan dan semakin kecinya basis kelas pekerja industrial membawa politik reaksioner yang kini memuncak pada Trump-isme. Sebangun dengan itu kebantetan industrialisasi di Indonesia menjadikan saluran politik yang reaksioner pula lah yang tumbuh populer.

    Mengusulkan ke gerakan buruh untuk menghubungkan kedua tuntutan: upah dan pengurangan waktu kerja, tidak akan mengubah banyak kondisi politik yang didominasi aspirasi reaksioner (anti asing, sektarian, dll) bila secara struktural gerakan kelas pekerja Indonesia tidak memenangkan posisi dan hegemoni di arena negara. Karena walau pun harus diakui sangat terbatas kemungkinan menciptakan sosialisme — apalagi komunisme — dengan semata bertumpu pada politik merebut posisi-posisi di arena negara akan tetapi dia diperlukan untuk memberikan ruang yang aman bagi peningkatan kekuatan dan kapasitas ekonomi politik kelas pekerja.

    Tentu ada cara yang lebih mudah, yaitu mengabaikan saja semua kenyataan empiris dan material terkait produksi kapitalis, dan mengajak kita mengabaikan kapitalisme, karena dengan meyakini penyangkalan mental semacam itu maka sim salabim akan terwujud tatanan masyarakat baru.

    Liked by 1 person

  2. Dalam waktu dekat ini akan dimulai beberapa pendiskusian mengenai hal ini (upah dan pengurangan waktu kerja). Mungkin akan menyenangkan bila kawan bisa datang dalam diskusinya.

    Soal perebutan kekuasaan dan pemenangan di arena negara saya sudah beberapa kali menulis, bahwa hal tersebut tidak memiliki basis material apapun di kepala proletar (sebagai kelas). Setiap upaya mendorong proletar bertindak sebagai suatu kelas akan selalu gagal. Sehingga perlu gagasan atau isu yang dapat mendorong proletar bertindak bukan sebagai kelas (yang artinya lebih berkaitan sebagai individu). Saya masih berfikir bahwa pengurangan waktu kerja adalah gagasan yang tepat untuk saat ini, karena gagasan itu lebih dekat dengan kebutuhan ‘proletar sebagai individu’, yakni kebutuhan materialnya.

    Saya akan menulis tentang gagasan pengurangan waktu kerja ini lebih banyak lagi supaya meminimalisir kesalahpahaman. Agar dapat dibedakan antara pengurangan waktu kerja sebagai gagasan sosialis dengan pengurangan waktu kerja sebagai gagasan sosdem.

    Poin-poin yang disampaikan kawan disini bisa menjadi bahan penulisan selanjutnya. Walaupun saya masih memfokuskan diri saya untuk menulis hal lain dalam jangka waktu yang cukup panjang (sampai selesai pilpres).

    Terima kasih komentarnya!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s